Program Pemerintahan Prabowo yang salah satunya menjadi “mercusuar” yaitu program 3 juta unit rumah. lantas untuk simpa program ini ? Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, menegaskan bahwa program ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin ekstrem, bukan untuk mereka yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang masih mampu mencicil KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sehingga program Pemerintah terkait 3.000.000 unit rumah diproyeksikan dapat mengurangi backlog atau kekurangan perumahan.
Program ini dapat meningkatkan Sektor properti berpeluang mengalami perkembangan yang cukup pesat pada tahun 2025 ditambah lagi dengan insentif-insentif fiskal yang menjadi pondasi kuat bagi pertumbuhan pasar properti. Dengan kolaborasi antar pemangku kepentingan, sektor properti memiliki potensi untuk menjadi penggerak utama pertumbuhan sektor ekonomi nasional
Mengutip informasi dari bbc.com menyampaikan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran untuk Kementerian PKP sebesar Rp5,27 triliun pada 2025. Pemerintah juga menganggarkan Rp35 triliun untuk pembiayaan perumahan. Rinciannya:
- Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah.
- Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp0,98 triliun untuk 240.000 unit rumah
- Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp4,52 triliun untuk 743.940 unit rumah.
- Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar Rp1,8 triliun untuk 14.200 unit rumah.
Kemudian mengutip informasi dari djpb.kemenkeu.go.id Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti yang mewakili Menteri Keuangan dalam Dialog Kebangsaan Perumahan Rakyat menyampaikan “Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan di sektor perumahan, termasuk sejumlah intervensi untuk berbagai lapisan. Misalnya, untuk desil 1 dan 2, ada bantuan renovasi maupun kepemilikan rumah. Untuk desil 3 sampai 8, ada fasilitas perpajakan dan skema sewa. Sesuai arahan Presiden RI, kita harus benar-benar mendukung program perumahan ini dengan nyata,”.
